Apa Itu NPWP

Apa Itu NPWP : Penjelasan, Fungsi, Dan Cara Membuat NPWP {Lengkap}

Apa Itu NPWP –¬† Setiap orangpastinya mempunyai sebuah NPWP, NPWP sendiri adalah sebuah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan. Beriku ini adalah pengertian dari NPWP itu Sendiri.

Pengertian Npwp

Apa Itu NPWP
Apa Itu NPWP

NPWP merupakan kependekan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP sendiri merupakan sebuah nomor yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak ( WP) yang berfungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak untuk digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.

Wajib pajak adalah orang-orang yang bekerja atau berpenghasilan atau dapat juga badan atau lembaga yang memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mereka yang memiliki NPWP harus membayar NPWP setiap tahunnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT). Nomor NPWP terdiri atas 15 digit kode, dimana 9 digit kode pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit kode berikutnya merupakan kode administrasi.

Namun untuk mendapatkan kartu NPWP penghasilan sesorang harus masuk ke dalam daftar penghasilan wajib pajak.

Pajak Penghasilan ( PPh)

Apa Itu NPWP
Apa Itu NPWP

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai NPWP, ada baiknya untuk mengenal lebih detail mengenai Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sendiri adalah jenis pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan usaha atas perolehan laba atau hasil pekerjaannya.

Sering disebut dengan PPh 21 merupakan jumlah pajak pemotongan yang dikenakan kepada seorang wajib pajak pribadi yang berada di dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau pun kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 jumlahnya merupakan hasil pemotongan dari penghasilan yang diterima oleh seseorang.

Ada banyak undang-undang yang mengatur mengenai PPh 21, berikut beberapa contohnya

  • Undang-undang No. 7 tahun 1983 sampai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 yang membahas mengenai Pajak Penghasilan
  • Peraturan Dirjen pajak No. PER-16/PJ/2016 mengenai petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan pasal 26 mengenai pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Subjek Pajak

Apa Itu NPWP
Apa Itu NPWP

Hal-hal yang dibahas mengenai pajak penghasilan telah memiliki undang-undang sendiri seperti yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ( Perdirjen) Pajak No. PER-32/PJ/2015, menyebutkan mereka yang merupakan subjek pajak adalah

  • Mereka yang memiliki status pegawai
  • Mereka yang termasuk ke adlam penerima pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, dan termasuk mereka yang merupakan ahli waris
  • Wajib pajak bagi mereka yang tidak termasuk ke dalam kategori pegawai atau penerima penghasilan melalui pemberian jasa seperti
    1. Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, dokter, arsitek, notaris, aktuaris, konsultan, dan penilai
    2. Pembawa acara, pelawak, pemain musik, bintang film, penyanyi, bintang sinetron, bintang iklan, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, seniman, penari, pemahat, pelukis, dan lainnya
    3. Olah ragawan
    4. Pengajar, penasihat, penceramah, penyuluh, pelatih, dan moderator
    5. Penerjemah, peneliti, dan pengarang
    6. Pemberi jasa di bidang teknik, komputer, sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa pada kepanitiaan
    7. Agen iklan
    8. Pengelola dan pengawas proyek
    9. Perantara atau pembawa pesanan
    10. Penjaja barang dagangan
    11. Petugas dinas asuransi
    12. Distributor di perusahaan multievel marketing atau direct selling
  • Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dalam perusahaan yang sama
  • Mantan pegawai
  • Para peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan
  1. Peserta lomba dalam bidang olah raga, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, ketangkasan, dan perlombaan lainnya
  2. Peserta rapat, konferensi, kunjungan kerja, dan atau pertemuan
  3. Peserta atau anggota dalam kepanitian sebagai penyelenggara kegiatan
  4. Peserta pelatihan atau pendidikan
  5. Peserta kegiatan lainnya

Ada juga yang disebut dengan DKP, yaitu kependakan dari Dasar Pengenaan Pajak, adalah dasar pembayaran pajak yang dikenakan dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Rincinannya sebagai berikut

  • Penghasilan Kena Pajak ( PKP), berlaku bagi pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan dengan jumlah kumulatif dalam satu bulan lebih dari Rp 4.500.000, bukan pegawai tetapi menerima penghasilan atau imbalan secara terus menerus
  • Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, munggian, satuan atau upah borongan per harinya melebihi Rp 450.000 dengan penghasilan kumulatif dalam satu bulan melebihi Rp 4.500.000
  • Pemotongan sebesar 50 persen dari jumlah penghasilan bruto bagi mereka yang berstatus bukan pegawai seperti yang dicantumkan pada Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 pasal ketiga yang menerima imbalan secara berkesinambungan
  • Jumlah penghasilan bruto bagi para penerima penghasilan selain yang telah disebutkan di atas.

Adapun perhitungan pajak penghasilan pribadi yang lebih rinci sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 30 Tahun 2008 pasal 17 sebagai berikut

  • Bagi warga negara dengan penghasilan Rp 50.000.000 per tahun akan dikenakan potongan pajak sebesar 5%.
  • Bagi warga negara dengan penghasilan Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 per tahun akan dikenakan potongan pajak sebesar 15%.
  • Bagi warga negara dengan penghasilan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 per tahun akan dikenakan potongan pajak sebesar 25%.
  • Bagi warga negara dengan penghasilan Rp 500.000.000 ke atas per tahunnya akan dikenakan potongan pajak sebesar 30%.
  • Bagi warga negara yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak namun belum memiliki NPWP maka dikenakan 20% lebih tinggi, dengan rincian seperti berikut
  1. Pemotongan sebsar 120 persen dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong
  2. Pemotongan PPh 21 hanya berlaku untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final
  3. Bagi para pegawai tetap atau pensiunan berkala sebagaimana penghasilnnya telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama sebelum pemotongan PPh dalam tahun kalender yang bersangkutan untuk masa pajak Desember, PPh pasal 21 yang telah dipotong dengan selisih pengenaan tarif sebesar 20 persen lebih tinggi tersebut diperhitungkan sebagai terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Untuk perhitungan pajak penghasilan badan usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 46 adalah sebagai berikut

  • Bagi badan usaha dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 miliyar per tahun akan dikenakan pajak 1% dari omzet bruto.
  • Bagi badan usaha dengan penghasilan bruto dari Rp 4,8 miliyar hingga Rp 50 miliyar per tahun akan dikenakan pajak ( 0,25 – (0,6 miliyar/ omzet bruto x penghasilan kena pajak/ PKP)
  • Bagi badan usaha dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 50 miliyar per tahun akan dikenakan pajak 25% x penghasilan kena pajak / PKP.

Penghasilan per tahun yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung pajak penghasilan akan dihitung berdasarkan jumlah gaji kotor dalam satu tahun. Penghasilan yang dimaksudkan adalah laba usaha, dividen, royalti, asuransi, bunga, dan keuntungan yang didapatkan dari mata uang asing.

Hal-hal seperti warisan, sumbangan, SHU koperasi, dan dana hibah mesikupun menambah jumlah penghasilan tetapi tidak termasuk yang dikenai pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PMK No. 101/PMK.010/2016 mengenai besaran penghasilan yang termasuk ke dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. PTKP sendiri adalah besaran penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan pasal 21 ( PPh 21).

Maka orang-orang yang memiliki penghasilan sebesar atau dibawah batas PTKP tidak perlu atau tidak wajib membayar pajak.

Berikut rincian tarif PTKP sesuai peraturan tahun 2018 (jumlah ini merupakan jumlah penghasilan per tahun).

  • Wajib pajak pribadi bagi yang belum menikah adalah sebesar Rp 54.000.000
  • Tambahan wajib pajak bagi yang sudah menikah sebesaar Rp 4.500.000
  • Untuk penghasilan yang merupakan gabungan antara istri dan suami sebesar Rp 54.000.000
  • Tambahan untuk setiap tanggungan seperti anak ( maksimal 3 orang) sebesar Rp 4.500.000

Subjek pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36 adalah

  • Individu pribadi yang memiliki domisili di Indonesia
  • Individu pribadi yang berada di Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu dua belas bulan lamanya.
  • Individu pribadi yang dalam jangka waktu satu tahun berada di Negara Republik Indonesia dan memiliki keinginan untuk berdomisili di Indonesia
  • Warisan yang dalam jangka waktu tertentu belum juga dibagikan
  • Badan usaha yang berdiri dan didirikan di Indonesia.

Ada juga batasan dari PTKP yang tidak berlaku yaitu

  • Penghasilan bruto jumlahnya melebihi Rp 4.500.000 selama sebulan
  • Penghasilan tersebut dibayar secara bulanan
  • Penghasilan adalah honorarium
  • Komisi bayaran yang didapatkan oleh penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi
  • Bagi karyawati yang bekerja pada satu tempat berikut ketentuannya
  1. Karyawati yang sudah menikah maka tarif PTKP terbarunya adalah PTKP untuk dirinya sendiri
  2. Bagi karyawati yang belum menikah maka tarif PTKP nya sebesar tarif PTKP untuk dirinya sendiri ditambah biaya tanggungan keluarganya
  3. Bagi karyawati dimana suaminnya tidak menerima upah atau tidak memiliki penghasilan maka tarif PTKP nya adalah tarif PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP status kawin dan PTKP keluarga yang menjadi tanggungannya dengan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah ( kecamatan)

PTKP tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar bulanan atau penghasilan kumulatif satu bulan tidak melebihi Rp 4.500.000, ketentuannya sebagai berikut

  • Apabila penghasilan per harinya tidak melebihi Rp 450.000 maka tidak diwajibkan melakukan pemotongan pajak PPh 21
  • Apabila penghasila per harinya sebesar atau lebih dari Rp 450.000 dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah dikurangkan dari penghasilan bruto maka wajib melakukan pemotongan PPh 21
  • Apabila pegawai tidak memiliki jumlah kumulatif per bulannya melebihi Rp 4.500.000 dan jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya
  • Rata-rata penghasilan sehari merupakan rata-rata upah mingguna, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja
  • Nilai PTKP adalah sebesar PTKP jumlah hari kerja yang sebenarnya
  • PTKP per hari yang digunakan untuk menetapkan PTKP sebenarnya adalah Rp 54.000.000 dibagi 360 hari
  • Apabila pegawai tidak tetap atau pekerja lepas memiliki program tunjangan hari tau atau jaminan hari tua maka dapat dipotong dari penghasilan brutonya

Ketentuan bagi pegawai harian maupun tidak tetap lainnya adalah sebagai berikut

  • Apabila penghasilan per harinya kurang dari Rp 450.000 maka tidak dikenakaan pemotongan PPh
  • Ketentuan pengecualian pada PTKP adalah
    1. Penghasilan bruto yang dihitung adalah yang jumlahnya melebihi Rp 4.500.000 per bulannya
    2. Penghasilan tersebut dibayarkan setiap bulannya
  • Ketentuan di atas tidak berlaku apabila
    1. Penghasilan merupakan honorarium
    2. komisi tersebut dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas di luar asuransi

Fungsi NPWP

Apa Itu NPWP
Apa Itu NPWP

Ada beberapa fungsi dari NPWP. Berikut penjelasan mengenai fungsi NPWP.

Fungsi Administrasi Pajak.

NPWP sebagai fungsi administrasi perpajakan adalah sebagai alat untuk mengidentifikasikan diri dan mempermudah dalam pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, dan untuk diikutsertakan dalam dokumen-dokumen perpajakan.

Fungsi Administrasi Perizinan.

NPWP sebagai fungsi administrasi perizinan dapat digunakan untuk persyaratan pengajuan kredit bank seperti kredit konsumtif, untuk syarat membuka rekening di bank seperti rekening biasa maupun rekening koran, bahkan dapat digunakan untuk membuat paspor ke luar negeri.

Selain itu fungsi perizinan NPWP dapat juga digunakan untuk mengikuti lelang yang diadakan oleh instansi pemerintah seperti BUMN dan BUMD, untuk mengajukan surat perizinan membuka usaha yaitu SIUP ( Surat Isin Usaha Perdagangan) dan TDP ( Tanda Daftar Perusahaan).

Fungsi Pelayanan Pajak.

NPWP sebagai fungsi pelayanan pajak digunakan untuk membantu proses penyetoran maupun pelaporan pajak, pengembalian pajak apabila kelebihan dalam membayar pajak, dan untuk proses pengurangan pembayaran pajak.

Fungsi Lainnya.

NPWP juga memiliki fungsi lain selain yang telah disebutkan diatas. Fungsi lain dari NPWP adalah NPWP terkadang digunakan dalam persyaratan untuk melamar pekerjaan. Beberapa perusahaan biasanya meminta calon pelamar untuk mencatumkan nomor NPWP. NPWP juga dapat digunakan untuk membeli produk investasi seperti reksadana.

Jenis NPWP

 

Berikut Ini adalah jenis – jenis NPWP yang dapat anda ketahui lengkap dengan penjelasannya

NPWP Pribadi.

NPWP pribadi adalah nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak yang dalam bentuknya adalah perorangan atau individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Yang termasuk ke dalam individu wajib pajak adalah mereka yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai. Jenis dan besaran pajak yang dihitung per tahunnya adalah seperti jumlah penghasilan bruto, tanggungan, dana pensiun, jabatan, dan lainnya.

NPWP Badan.

NPWP badan adalah  nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak yang dalam bentuknya adalah badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Yang termasuk ke dalam golongan pemilik NPWP badan adalah mereka yang merupakan pemilik bisnis, wiraswasta, entrepreneur, maupun investor

Syarat Pembuatan NPWP

Apa Itu NPWP
Apa Itu NPWP
Apa Itu NPWP
Apa Itu NPWPApa Itu NPWP

Syarat pembuatan NPWP tergantung kepada jenis NPWP yang akan dibuat. Syarta untuk mengajukan NPWP pribadi akan berbeda dengan syarat pengajuan NPWP badan. Berikut masing-masing syarat yang harus dipenuhi untuk membuat NPWP baik NPWP pribadi maupun NPWP badan.

  • NPWP pribadi.
    1. Fotokopi identitas diri, KTP bagi warga negara Indonesia, paspor, KITAS ( Kartu Izin Tinggal), KITAP ( Kartu Izin Tinggal Tetap) bagi warga negara asing.
    2. Fotokopi surat keterangan bekerja. SK PNS bagi yang bekerja sebagai pegawa negeri sipil dan surat keterangan kerja dari perusahaan bagi karyawan swasta.
    3. Mengisi formulir pendaftaran
  • NPWP badan
    1. Fotokopi identitas diri, KTP bagi warga negara Indonesia, paspor, KITAS ( Kartu Izin Tinggal), KITAP ( Kartu Izin Tinggal Tetap) bagi warga negara asing.
    2. Fotokopi surat keterangan usaha, dapat didapatkan dari RT setempat atau apabila berbentuk perusahaan dapat meminta dari badan hukum perseroan terbatas serta menyertakan akta pendirian atau SIUP
    3. Mengisi formulir pendaftaran dengan ditambah materai Rp 6000.

 

Leave a Comment